Lampung Utara LM– Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah (GEMAR) yang digagas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) sejatinya dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Namun di balik niat baik tersebut, tersimpan cerita pilu dari sejumlah keluarga yang hidup dalam kondisi tidak utuh.
Bagi sebagian anak, kehadiran ayah saat pengambilan rapor bukanlah sesuatu yang mudah diwujudkan. Ada yang tumbuh tanpa figur ayah karena perceraian, sakit menahun, menjalani hukuman penjara, bahkan telah meninggal dunia. Kondisi inilah yang dikhawatirkan justru menimbulkan luka batin dan tekanan psikologis bagi anak-anak.
Sahbatin (40), salah satu wali murid di Kecamatan Abung Surakarta, mengungkapkan kegundahannya. Adiknya yang masih duduk di bangku sekolah Menengah Pertama harus menghadapi kenyataan pahit bahwa sang ayah telah meninggal dunia. Jum’at (19/12/2025)
“Kalau saya pribadi kurang setuju dengan gerakan GEMAR ini, karena tidak semua anak lahir dan tumbuh dalam keluarga yang utuh,” ujar Sahbatin lirih. “Ada anak-anak yang sejak kecil sudah kehilangan peran ayah dalam hidupnya,” tambahnya.
Menurut Sahbatin, kebijakan tersebut sempat membuat Adiknya merasa sedih dan takut. Anak itu khawatir ketika hari pengambilan rapor tiba, bukan ayah yang datang ke sekolah.
“Dia sempat menangis. Dan bolak-balik kemakam almarhum Ayah untuk meminta ambilkan raport, Ia Takut kalau gurunya atau teman-temannya melihat bahwa dia tidak punya ayah. Padahal kehilangan itu bukan pilihan anak,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca.
Cerita serupa juga datang dari Eman (48), seorang ayah yang harus berjuang membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ia menilai perhatian orang tua terhadap pendidikan anak tidak semestinya diukur dari kehadiran fisik saat pengambilan rapor.
“Tidak semua orang tua punya kondisi yang sama. Ada yang bekerja harian, ada yang sakit, ada juga yang berjuang sendirian membesarkan anak,” katanya. “Saya sampai harus izin kerja. Itu pun tidak mudah,” tambah Eman.
Meski program GEMAR mendapat dukungan dari sebagian masyarakat, kritik ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik perlu mempertimbangkan keberagaman realitas keluarga.
Pemerintah daerah pun diharapkan melakukan evaluasi agar program tersebut tidak menimbulkan beban emosional, terutama bagi anak-anak yang telah lebih dulu belajar berdamai dengan kehilangan.
Di balik selembar rapor, ada perasaan anak yang ingin dihargai, tanpa harus diingatkan pada luka yang belum sepenuhnya sembuh. (Ipul)
