JAKARTA LM – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kembali memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di daerah tersebut.
Dua sektor yang menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut yakni pengembangan Bandara Pesisir Barat melalui perpanjangan landasan pacu atau runway serta rencana pembangunan dermaga pelabuhan.
Upaya pengawalan itu dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., CGRE, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pesisir Barat, Mesrawan, S.STP., M.Si., saat melakukan pertemuan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah anggota DPR RI asal Lampung, yakni H. Aprozi Alam, S.E., Al Muzzammil Yusuf dan Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si.
Pembahasan difokuskan pada keberlanjutan sejumlah rencana pembangunan yang dinilai memiliki posisi penting bagi masa depan konektivitas Pesisir Barat.
Salah satunya menyangkut rencana memperpanjang runway bandara. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pelayanan penerbangan sehingga akses menuju Pesisir Barat dapat semakin terbuka, termasuk bagi pesawat dengan ukuran dan kapasitas lebih besar.
Peningkatan konektivitas udara dinilai tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Akses penerbangan yang lebih baik dapat menunjang mobilitas wisatawan, pelaku usaha maupun berbagai kegiatan lainnya.
Sementara melalui jalur laut, Pemkab Pesisir Barat juga terus mengawal rencana pembangunan dermaga pelabuhan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan konektivitas antardaerah sekaligus mendukung kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan perdagangan, perikanan dan sektor ekonomi lainnya.
Sekretaris Daerah Pesisir Barat Tedi Zadmiko menyampaikan bahwa koordinasi tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah untuk memastikan agenda pembangunan strategis di Pesisir Barat terus mendapatkan dukungan dan tindak lanjut dari pihak terkait.
Pemkab Pesisir Barat juga menilai pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan legislatif.
Melalui komunikasi dan koordinasi yang terus dilakukan, pemerintah daerah berharap rencana pengembangan bandara dan pembangunan dermaga dapat memperoleh tindak lanjut yang lebih konkret.
Jika terealisasi, kedua infrastruktur tersebut diharapkan menjadi penopang baru bagi konektivitas Pesisir Barat sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pengembangan pariwisata, perdagangan, investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur transportasi bukan hanya berorientasi pada kemudahan akses, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat. (Aksondi Mz)
