PESISIR BARAT LM – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mulai memetakan langkah serius untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut dibahas dalam rapat Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengawasan Perizinan yang dipimpin langsung Bupati Pesisir Barat di Gedung Marga Sai Batin, Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Senin (22/6/2026).
Rapat yang diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu membahas berbagai strategi peningkatan PAD sekaligus penertiban sektor perizinan usaha di wilayah setempat.
Dalam forum tersebut, sejumlah sektor potensial yang dinilai mampu mendongkrak pendapatan daerah menjadi perhatian utama. Mulai dari optimalisasi pajak daerah, retribusi, hingga peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban administrasi dan perizinan.
Selain mengevaluasi capaian penerimaan daerah, tim juga mengulas berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan PAD. Beberapa di antaranya berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, pengawasan usaha, hingga perlunya penguatan koordinasi lintas instansi.
Bupati Pesisir Barat menekankan bahwa peningkatan PAD harus dibarengi dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan dunia usaha. Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun sinergi yang kuat agar potensi pendapatan dapat digali secara maksimal tanpa menghambat iklim investasi.
“Pengelolaan PAD harus dilakukan secara optimal, namun tetap mengedepankan pelayanan yang transparan dan profesional,” ujar Bupati dalam rapat tersebut.
Tak hanya soal pendapatan daerah, pengawasan perizinan juga menjadi pembahasan penting dalam rapat itu. Pemerintah daerah menilai pengawasan yang efektif diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang tertib, sehat, dan sesuai aturan yang berlaku.
Melalui Tim Optimalisasi PAD dan Pengawasan Perizinan, Pemkab Pesisir Barat berkomitmen terus melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat berlangsung dalam suasana penuh pembahasan strategis dan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berdaya saing. (Aksondi Mz.)
