Lampung Utara LM – Misteri batalnya hibah lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Lampung Utara masih menyisakan tanda tanya. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan kepada pemilik lahan, Drs. KH. M. Noerulloh Qomaruddin AS, M.H., yang diketahui merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara sekaligus Ketua Umum MUI Kabupaten Lampung Utara, belum membuahkan hasil.
Beberapa kali dihubungi melalui pesan singkat maupun sambungan telepon WhatsApp, nomor telepon yang bersangkutan terpantau aktif, namun hingga berita ini diterbitkan tidak memberikan tanggapan maupun klarifikasi terkait batalnya proses hibah lahan yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Di tengah belum adanya penjelasan dari pemilik lahan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memastikan proses pengadaan tanah tetap berlanjut melalui mekanisme pembelian. Lahan yang berada di Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, tersebut kini tengah memasuki tahapan akhir sebelum pembayaran dilakukan.
Diberikan sebelumnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Imam Hanafi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Pengadaan Tanah Sekolah Rakyat (SR), mengatakan proses pengadaan lahan kini tinggal menunggu pembayaran dan sertifikasi tanah.
Menurutnya, setelah legalitas lahan selesai, pembangunan dapat masuk ke tahap berikutnya. Ia menegaskan keterlambatan pembayaran terjadi karena pemerintah harus mengikuti seluruh tahapan pengadaan tanah, mulai dari appraisal, uji publik hingga ekspose.
Imam menjelaskan lahan seluas sekitar 6,3 hektare di Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, semula direncanakan diperoleh melalui hibah. Namun, rencana tersebut beralih menjadi pembelian dan pemerintah akan menggunakan nilai yang ditetapkan appraisal sebagai dasar pembayaran, meski pemilik lahan mengajukan harga Rp600 juta per hektare. Ia memastikan proses ekspose telah selesai dan pembayaran dijadwalkan pada 24 Juni mendatang.
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang juga Asisten I Setdakab Lampung Utara, Matsholeh, membenarkan pembayaran lahan akan dilakukan pada akhir minggu ketiga bulan ini. Namun, besaran nilai yang dibayarkan masih menunggu hasil penilaian appraisal. Pemerintah pusat sendiri diperkirakan akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp275 miliar hingga Rp300 miliar untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung Utara. (Ipul)
