Pesisir Barat LM – Upaya memperkuat pengawasan dan membangun budaya pemerintahan yang bersih kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui kunjungan kerja Inspektorat Provinsi Lampung di Krui, Selasa (24/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di kawasan Krui Wave itu bukan sekadar agenda seremonial ramah tamah. Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi penting antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
Rombongan Inspektorat Provinsi Lampung dipimpin langsung oleh Dra. Bayana, M.Si., CGCAE. Kehadiran mereka disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., bersama jajaran pejabat Pemkab Pesisir Barat.
Turut hadir Inspektur Kabupaten Pesisir Barat Unzir, S.P., Asisten Administrasi Umum Setdakab Pesisir Barat Armen Qodar, S.P., M.M., serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Marnentinus, S.IP.
Dalam suasana penuh keakraban, pertemuan itu membahas pentingnya sinergi pengawasan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten guna mendorong pelayanan publik yang lebih baik sekaligus memperkuat sistem pencegahan penyimpangan di lingkungan birokrasi.
Sekda Pesisir Barat Tedi Zadmiko mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus perhatian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap penguatan sistem pengawasan internal di daerah.
Menurutnya, pengawasan bukan hanya berfungsi menemukan kesalahan, melainkan menjadi instrumen penting dalam membangun pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
“Melalui koordinasi dan komunikasi yang baik, kami berharap tercipta penguatan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Tedi.
Selain agenda silaturahmi, Inspektorat Provinsi Lampung juga memberikan sosialisasi pencegahan korupsi kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Materi yang disampaikan menitikberatkan pada penguatan integritas ASN, transparansi dalam pelaksanaan tugas, serta pentingnya membangun budaya kerja yang taat aturan dan bebas dari penyimpangan.
Kegiatan tersebut dinilai penting di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin profesional dan terbuka. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu memperkuat pengawasan internal sebagai langkah preventif dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pertemuan itu ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga sinergi antara Pemkab Pesisir Barat dan Inspektorat Provinsi Lampung dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Aksondi MZ)
