LAMPUNG UTARA, LM — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Utara menjadi sorotan terkait prioritas penggunaan anggaran tahun 2025. Di tengah klaim penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), muncul data mencolok mengenai belanja DLH yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan layanan publik.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) DLH Lampung Utara, Ferry Wijaya, menegaskan bahwa persoalan administrasi terkait temuan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun anggaran 2024 telah diselesaikan.
“Temuan LHP BPK 2025 atas tahun anggaran 2024 pada DLH Lampung Utara telah ditindaklanjuti sesuai aturan dengan pembayaran atau penyetoran kerugian negara ke kas daerah. Rekomendasi BPK dinyatakan selesai,” ujarnya.
Namun, selesainya persoalan administratif tersebut tidak serta-merta meredam perhatian publik terhadap pola belanja DLH pada tahun anggaran 2025 yang dinilai timpang.
DLH Lampung Utara mencatat realisasi belanja sebesar Rp14.492.560.850 dari total anggaran Rp15.766.267.792, atau setara 91,92 persen. Meski tingkat serapan tinggi, kondisi ini dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas layanan kebersihan yang dirasakan masyarakat.
Belanja barang dan jasa menjadi komponen terbesar dengan nilai mencapai Rp9,36 miliar. Rinciannya antara lain:
Belanja bahan bakar dan pelumas: Rp1.642.272.690
Belanja suku cadang alat angkutan: Rp375.147.946
Belanja jasa kebersihan: Rp4.404.406.678
Belanja jasa tenaga ahli: Rp416.386.000
Belanja jasa operator komputer: Rp91.154.159
Besarnya anggaran jasa kebersihan menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap tenaga pihak ketiga dalam pengelolaan sampah.
Di tengah besarnya kebutuhan operasional, terdapat sejumlah pos belanja yang dinilai kurang relevan dengan peningkatan layanan kebersihan, di antaranya:
Belanja pakaian olahraga: Rp88.838.850
Belanja perjalanan dinas: Rp79.434.402
Belanja makan minum aktivitas lapangan: Rp50.643.000
Belanja modal DLH hanya terealisasi sebesar Rp128.489.501 (88,89 persen), jauh lebih kecil dibanding belanja operasional. Rinciannya:
Belanja komputer: Rp99.123.501
Belanja alat keselamatan kerja: Rp6.216.000 dari anggaran Rp17.761.808 (34,99 persen)
Minimnya anggaran keselamatan kerja ini menjadi perhatian serius, mengingat tingginya risiko yang dihadapi petugas kebersihan di lapangan.
Selain itu, terdapat anggaran sewa kendaraan sebesar Rp212 juta, dengan rincian:
Sewa Innova Zenix 2.0 V HV Modellista: Rp161.160.000
Sewa kendaraan lainnya: Rp51.000.000
Besarnya anggaran sewa kendaraan ini dinilai kontras dengan keterbatasan alokasi untuk kebutuhan mendasar seperti keselamatan kerja dan peningkatan armada operasional pengangkut sampah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai arah kebijakan anggaran DLH Lampung Utara, terutama dalam menyeimbangkan antara kebutuhan operasional, keselamatan petugas, dan peningkatan kualitas layanan. (Red)
